Details, Fiction and intelijen indonesia

Details, Fiction and intelijen indonesia

Blog Article

Menarik untuk disampaikan bahwa intelijen memiliki kekhasan tersendiri, jangan diartikan intelijen bagian dari militer atau polisi.

Permasalahan yang harus diatasi oleh para legislator adalah mencari jalan, agar dapat menyusun Undang-undang Intelijen yang berada di luar sistem Peradilan Kriminal.

On seventeen Oct 1952, Nasution [and Common Simatupang] mobilized their troops to encircle the Presidential palace to protest civilian interference in military affairs, and aimed the cannon muzzle With all the palace.

Meski masih diperdebatkan apakah ancaman tersebut sifatnya harus eksternal atau bisa juga inside, berbagai permasalahan ekonomi yang muncul belakangan ini bisa jadi merupakan simptom dari kinerja intelijen yang belum ajeg.

Badan Intelijen Negara perlu diimbangi oleh lembaga kontraintelijen untuk mencegah tindakan-tindakan dari pihak oposisi yang menghambat aktivitas intelijen Indonesia sekaligus mencegah kegiatan/operasi intelijen asing yang mengancam Indonesia.

Patut disadari bahwa, gerakan-gerakan separatisme yang ada saat ini masih berakar pada motif-motif ekonomi yang awalnya berupa gagasan ketidakpuasan atas perekonomian daerah tertentu atas kebijakan pemerintah pusat. Hal ini, menjadi sorotan negara-negara tertentu yang kemudian dengan sengaja masih menyokong gerakan-gerakan separatisme, yang masih ada di Indonesia, baik dengan melalui penggalangan terhadap tokoh dan masyarakat lokal oleh lembaga swadaya masyarakat dari negara asing, atau mengakomodir upaya diplomatis aspiratif separatisme, terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, di kancah internasional.

Paradigma Intelijen yang mendarah daging sebagai aparat negara yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang sangat besar harus segera diubah. Intelijen harus menggambarkan kecerdasan yang mampu memberikan peringatan dan deteksi dini terhadap ancaman, bukan menggambarkan suatu kekuatan dan kewenangan tidak terbatas sebagai alat penguasa.

Namun langkah intelijen untuk melindungi atau menyelamatkan masyarakat, kerap kali tidak mendapat apresiasi yang layak. Bahkan masyarakat seakan tengah dijangkiti oleh sindrom ketakutan terhadap intelijen. Bahkan sebagian besar wakil rakyat juga demikian.[fourteen]

yang memberikan keuntungan yang menentukan bagi mereka yang menguasainya. Bahkan media massa mampu untuk mempengaruhi dengan signifikan proses peradilan yang sedang berlangsung, sehingga berakibat kekuasaan kehakiman menjadi tidak independen. Media massa sangat efektif sebagai alat pembenaran.

Gerakan reformasi intelijen tersebut akhirnya menghasilkan produk UU No 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Dalam Undang-undang tersebut (pasal 5) menyatakan bahwa tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.

Pengawasan terhadap BIN harus ditingkatkan secara signifikan untuk menjaga stabilitas politik dan sosial. Bin perlu diawasi dengan ketat agar tetap berjalan sesuai dengan aturan informasi lebih lanjut yang berlaku. Reformasi intelijen Indonesia penting untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas negara.

Sebagai badan administrasi dan dukungan kegiatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan resmi di Amerika Serikat dan di luar negeri.

Fungsi pengamanan dalam Intelijen Negara terutama untuk mendeteksi sumber ancaman dari pihak luar yang berpotensi melakukan operasi intelijen di Indonesia, yang antara lain adalah:

BAIS alone has actually been criticized for creating a 1-sided perception of what a national security danger constitutes by earning civilians from many important groups a threat.